MAOFI PERREIRA

Sejarah Pemikiran Ekonomi Kaum Perintis Sosialis   Konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 sM, masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk tentang cara-cara berekonomi.   Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi mencerminkan pola pikir tradisi kaum ningrat. Ia memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Plato menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara dan penganekaragaman (diversivikasi) pekerjaan dalam masyarakat merupakan keharusan, karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi sendiri berbagai kebutuhannya. Inilah awal dasar pemikiran Prinsip Spesialisasi kemudian dikembangkan oleh Adam Smith.   Aristoteles merupakan tokoh pemikir ulung yang sangat tajam, dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern sebab analisisnya berpangkal dari data. K

Salah satu dampak krisis ekonomi yang menjadi masalah fundamental perenomian Indonesia adalah tingginya angka pengangguran. Berbeda dengan permasalahan ekonomi makro, perhatian pemerintah pada pengangguran seringkali terpinggirkan pada upaya menjaga pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi. Padahal, fokus kearah pencapaian target stabilitas ekonomi ternyata lambat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ini mengisyaratkan bahwa skenario pemulihan ekonomi belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Kondisi ini tercermin dari angka pengangguran (terpaksa dan sukarela) yang tetap tinggi mencapai ±27.9 juta jiwa dari total angkatan kerja pada kurun waktu 2 tahun terakhir. Di Jawa Timur misalnya, provinsi dengan jumlah penduduk terpadat ke dua di Indonesia masalah pengangguran belum tertangani secara tuntas. Ada kecenderungan angka pengangguran semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2005 jumlah angkatan kerja mencapai 18.5 juta jiwa,

Otonomi daerah tidak lain adalah wujud pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dan mempunyai hubungan yang erat dengan desentralisasi. Mahfud MD (2000:66) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan otonomi adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. DESENTRALISASI Selama beberapa dekade terakhir terdapat minat yang terus meningkat terhadap desentralisasi di berbagai pemerintahan dunia ketiga. Bahkan banyak negara yang telah melakukan perubahan struktur organisasi pemerintahan ke arah desentralisasi. Kini desentralisasi telah tampil universal dan diakomodasi dalam berbagai pandangan yang berbeda. Pandangan beragam tersebut muncul dari beberapa pakar pemerintahan antara lain: